Skip to content

Sambut Hari Pers: Peran Masyarakat Demi Profesionalisme (2)

by pada 10 Februari 2013

Pengantar: Barangkali, tulisan ini (Reblogged dari Majalah Amanah Online), dapat dipelajari kelebihannya sebagai latihan kita. Tema ini menarik karena dalam rangka menyambut Hari Pers 09 Februari 2013, Ketua PWI Jaya menguraikan perlunya peranserta masyarakat da;lam mendorong profesionalisme Pers Indonesia. Mungkin mau ditanggapi dan kasih komentar? Silakan dan semoga manfaat.

Kamsul Hasan (Dok. Pribadi)

Kamsul Hasan (Dok. Pribadi)

Oleh Kamsul Hasan

Meski usia Kode Etik Jurnalistik (KEJ) sudah berusia lebih dari tiga tahun dan sudah dilengkapi pula dengan peraturan Dewan pers tentang Standar Perlindungan Terhadap Wartawan No. 5/Peeraturan-DP/IV/2008 tertanggal 28 April 2008, namun masih banyak pelanggaran yang dilakukan.

Peran Serta Masyarakat

Melihat belum efektifnya ketaatan terhadap Kode Etik Jurnalistik, selain peran Dewan Pers yang diatur dalam pasal 15 UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, masyarakat luas juga diberikan peran oleh UU Pers sebagaimana diatur pasal 17 mengenai Peran Serta Masyarakat.

Masyarakat dapat melaksanakan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan, sebagaimana diatur pasal 17 ayat (1). Untuk melaksanakan peran serta masyarakat dapat dibentuk lembaga atau organisasi pemantau media (media watch).

Kegiatan media watch itu sendiri dapat berupa memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum dan kekeliruan teknis pemberitaan, yang dilakukan oleh pers sebagaimana diatur pada pada pasal 17 ayat (2) huruf a.

Peran lain media watch sebagaimana diatur pasal 17 ayat (2) hurf b adalah menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers, dalam rangka melaksanakan fungsinya yaitu menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional.

Dengan demikian media watch, selain dapat secara langsung mengingatkan kepada pers atas pelanggaran hukum dan etika, dapat juga menjadi kepanjangan tangan Dewan Pers yang jumlah anggotanya terbatas. Hanya sembilan orang dengan lingkup kerja yang luas.

Namun, agar peran serta masyarakat melalui media watch bisa efektif dan berada pada relnya, harus terlebih dahulu diberikan pelatihan tentang peran dan fungsi serta maksud tujuan dibentuknya lembaga pemantau media atau media watch itu sendiri.

Media watch harus mampu membedakan pengawasan terhadap pers dan media pada umumnya. Sehingga temuan media watch yang bukan produk jurnalistik, bisa pula diberikan kepada instansi lain seperti Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) atau bahkan kepada pemerintah.

Untuk mengawasi pers yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, media watch dapat menggunakan UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, khususnya ketentuan pasal 5 ayat (1) jo ayat (2), jo pasal 9 ayat (2) jo pasal 12 jo pasal 13 jo pasal 18 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 5 ayat (1) dengan jelas memerintahkan pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini, dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.

Itu artinya sebelum pers memberita sesuatu, harus ada uji berita paling tidak untuk tiga hal yaitu :
1. Apakah berita yang akan dipublikasikan melanggar norma-norma keagamaan ?
2. Apakah berita yang akan dipublikasikan melanggar susila ?
3. Apakah berita yang akan dipublikasikan melanggar asas praduga tak bersalah ?

Ketiga pertanyaan yang harus menjadi filter pada pers tersebut, sekaligus dapat dijadikan tolak ukur oleh pengelola media watch. Apabila ternyata masih ditemukan adanya pemberitaan atau tayangan seperti itu, media watch dapat mengingatkan pihak pers.

Pihak pers ketika mendapat peringatan atau teguran baik itu dalam hak koreksi, sebagaimana diatur pasal 5 ayat (3) apalagi hak jawab pasal 5 ayat (2) dan merasa bahwa teguran itu benar harus segera melayaninya, dengan melakukan perbaikan.

Media watch juga diharapkan mampu mendefinisikan pers secara benar sesuai dengan UU Pers. Dengan demikian nantinya masyarakat luas bisa mengetahui, apakah suatu penerbitan atau media itu masuk kategori pers atau tidak.

Pasal 1 ayat (1) UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, mendefinisikan bahwa pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya, dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 9 ayat (2) memerintahkan, setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia. Dengan demikian, definisi pers menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia adalah berbentuk lembaga dan berbadan hukum Indonesia.

Berkaitan dengan itu saat ini sedang booming situs yang dikelola oleh orang perorangan atau kelompok orang tanpa badan hukum, mengaku-aku sebagai media dan pekerjanya mengaku sebagai jurnalis atau wartawan. Hal ini jelas melanggar hukum dan diancam dengan pasal 12 jo pasal 18 ayat (3), dengan sanksi hukuman denda maksimal Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Terhadap mereka tidak ada perlindungan hukum, sebagaimana diberikan oleh pasal 4 ayat (2) yaitu terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran. Mereka juga tidak mendapatkan jaminan kemerdekaan pers seperti mencari, memperolh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi sebagaimana dilindungi pasal 4 ayat (3) jo pasal 18 ayat (1).

Sebaliknya kepada pengelola situs internet yang mengaku-aku media namun tanpa badan hukum, bila melanggar hukum bisa dikenakan sanksi sesuai UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE, yang ancamannya melebihi enam tahun, karena dianggap bukan pers.

Alat ukur lain media watch dalam melaksanakan kegiatannya, dapat pula menggunakan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang terdiri 11 pasal dan sudah disahkan Dewan Pers, hasil kesepakatan bersama 27 organisasi profesi kewartawanan dan dua organisasi perusahaan pers. (Selesai)

* Disajikan pada Seminar Dewan Pers: Mendorong Masyarakat Cerdas Memahami Media di Hotel Plaza Inn Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis 10 Desember 2000

Penulis adalah Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang DKI Jakarta

From → Feature

Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: